Jakarta - Senin (2/11) PB HMI menggelar aksi damai dan mimbar bebas. Aksi ini bertema "GERAKAN ANTI KORUPSI: SELAMATKAN KPK". Massa HMI yang berjumlah 500-an long march dari markasnya di Jalan Diponegoro menuju Bundaran HI pada pukul 12.30. Setibanya di Bundaran HI, mimbar bebas digelar. Selain Ketua Umum PB HMI, beberapa tokoh ikut ambil bagian dalam mimbar bebas ini. Diantaranya adalah Yudi Latif, Ray Rangkuti, Ridwan Saidi, Eep Saefullah Fatah, Effendi Ghazali, dll.

Dalam orasinya, Ketua Umum PB HMI, Arip Musthopa meminta adanya transparansi dalam proses hukum atas kedua pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra m. Hamzah. Selain itu, Arip juga mengajak semua pihak untuk mendukung pembebasan Bibit dan Chandra.

Seluruh tokoh menyuarakan hal yang sama, yaitu pembebasan Bibit dan Chandra. Budayawan Ridwan Saidi yang juga mantan Ketua Umum PB HMI menyebutkan bahwa SBY telah gagal dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain menuntut pembebasan Bibit dan Chandra serta pencopotan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Ridwan juga mengajak untuk mengulang kembali peristiwa reformasi '98 sekarang juga.

"Hendaknya SBY tidak hanya mengurusi bersolek dan membangun pencitraan publik, tapi SBY harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini (perseteruan kedua lembaga penegak hukum-red)" tegas Eep dalam orasinya.

Setelah selesai menggelar mimbar bebas di Bundaran HI, massa HMI kemudian melanjutkan long march ke Istana Kepresidenan. Karena penjagaan ketat dari aparat kepolisian, massa akhirnya berkumpul di gerbang Monas yang berjarak 50 meter dari Istana. Orasi kembali dilanjutkan. Perwakilan dari Jurnal Perempuan menyebutkan bahwa korupsi menyengsarakan rakyat Indonesia, tidak terkecuali perempuan. Bahwa semakin banyak anak dan ibu sakit yang tidak bisa dirawat dengan baik, serta banyaknya anak putus sekolah, disebabkan karena uangnya habis dikorupsi oleh para oknum pejabat. Sekitar pukul 16.00, massa HMI kemudian membubarkan diri dan kembali ke markasnya di Jalan Diponegoro. (bmf)

Sumber Antara News; HMI: Penangkapan Bibit-Chandra Cederai Penegakkan Hukum
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arip Mustopha, di Jakarta, Senin, menyatakan, penangkapan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (dua pimpinan nonaktif KPK) oleh kepolisian mencederai penegakan hukum di Indonesia.

"Alasan kepolisian, baik itu alasan subjektif dan objektif untuk menangkap dua pimpinan nonaktif KPK sangat mengada-ada, dan terkesan menutupi kasus sebelumnya, yakni rekaman testimoni, yang menyebutkan beberapa pejabat negara dan petinggi kepolisian terlibat kasus tertentu," katanya, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, saat ini HMI mendirikan "Gerakan Anti Korupsi: Selamatkan KPK", karena makin rumitnya permasalahan hukum di Indonesia.

"Semua ini terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun lemahnya perlindungan hukum," ungkapnya.

Di antara banyaknya masalah tersebut, menurutnya, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam, ialah, adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat.

"Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain seperti tetangga, teman, dan sebagainya," katanya

Ia juga melihat, inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula ditemui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pejabat dan orang kaya.

Arip Mustopha lalu mengingatkan pidato Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono saat dilantik Oktober 2009. Ia mengungkapkan, Presiden saat itu mengatakan bahwa satu butir penting dalam pemerintahannya yang kedua adalah akan menjadikan penegakan hukum dan penumpasan korupsi sebagai agenda penting.

HMI mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum HMI Arip Mustopha dan Sekjen Ahmad Nasir Siregar, tanggal 2 November 2009.(*)



Sumber Detik News; Rivalitas KPK-Polri Destruktif, HMI Desak Presiden SBY Turun Tangan
Penahanan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah semakin memperuncing rivalitas antara KPK dan Mabes Polri. Presiden SBY diminta segera turun tangan mencegah rivalitas dua lembaga penegak hukum ini yang dikhawatirkan bersifat destruktif.

"Sudah saatnya presiden turun tangan mencegah rivalitas KPK-Polri ini. Presiden harus turun tangan karena arahnya semakin destruktif," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arip Musthopa dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Minggu (1/11/2009).

Selain itu, kata Arif, Presiden SBY harus membentuk tim independen menelaah bagaimana mengatasi rivalitas KPK-Polri ini. Orang-orang yang ada di tim independen itu harus orang kredibel dan netral, artinya bukan unsur dari kedua lembaga itu.

"Dari langkah itu presiden mengambil keputusan berupa rekomendasi untuk mencegah dan menengahi rivalitas yang kian hari makin berkepanjangan ini," ujarnya.

Arif memprediksi, jika Presiden SBY tidak sigap menengahi hal ini, terutama menindak langkah Polri yang terlihat emosional, maka Polri bukan saja akan berhadapan dengan KPK, tapi akan berhadapan dengan gerakan masyarakat.

"Polri bisa-bisa berhadapan dengan masyarakat, bukan lagi dengan KPK," pungkasnya.